Postingan

Legislator Minta Investigasi Mendalam Peristiwa Longsornya Jalan Perimeter Bandara Soetta

Gambar
Anggota Komisi V DPR Nurhasan Zaidi, menegaskan perlunya investigasi yang mendalam terhadap longsor yang terjadi di sekitar terowongan Jalan Perimeter Selatan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, untuk dapat dievaluasi secara tepat. “Kami ingin hasil investigasi bersifat transparan dan dibuka ke publik,” kata Nurhasan Zaidi dalam rilis yang diterima di Jakarta, Rabu (7/2). Menurut dia, ada kecurigaan bahwa tuntutan agar pembangunan cepat selesai bisa berdampak kepada kurang sempurnanya aspek desain, hingga pengawasan konstruksi. Politisi PKS itu juga menegaskan agar negara harus membiayai penuh pengobatan kepada para korban tragedi tersebut. Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI Nasril Bahar menyatakan, dalam mengejar target penyelesaian pembangunan infrastruktur, bisa saja ada faktor kesalahan manusia yang merugikan semua pihak. Apalagi, ujar Nasril, bila proyek pembangunan tersebut diberikan target untuk diselesaikan, sehingga menimbulkan tekanan kepada para pekerj...

Bob Hasan: Soal E-KTP, Kenapa SBY Begitu Panik Terkait “Buku Hitam” Novanto!

Gambar
Ketua Umum Advokasi Rakyat Untuk Nusantara, Bob Hasan heran dengan sikap Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhyono (SBY) dalam menyikapi ‘buku hitam’ Setya Novanto terkait kasus dugaan Korupsi E-KTP. Pasalnya, Bob sudah pernah menyampaikan bahwa perhitungan dan pemilihan pemenangan pembuatan E-KTP dapat berpotensi merugikan uang negara triliunan rupiah dan judulnya adalah perampokan uang negara Rp6,4 triliun. “Tahun 2011 saya waktu itu atas nama Jaringan Informatika Indonesia sudah menduga proyek E-KTP akan bermasalah dikarenakan perhitungan dan pemilihan pemenangan pembuatan E-KTP tidak dilakukan secara transparan dan mengabaikan peran BUMN dalam hal ini Peruri,” jelas Bob, Kamis (8/2) di Jakarta. Bob yang berprofesi sebagai pengacara menjelaskan bahwa set econding E-KTP yang bekerjasama dengan perusahan asal Malaysia (pemenang lelang) tidak sistematis dan masif manfaatnya karena pada waktu itu bertujuan terhindarnya dari gerakan teroris serta perhelatan pemilu sebagai data p...

Di Sidang MK, DPR Sebut UU LLAJ Tak Batasi Keberadaan Taksi Online

Gambar
Anggota Komisi III DPR RI, Adies Kadir menyebutkan bahwa ketentuan Pasal 151 huruf a UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) tidak membatasi para pengemudi taksi dalam jaringan dalam mencari nafkah. “Ketentuan pasal a quo tidak menghalangi Pemohon untuk mencari nafkah sebagai pengemudi transportasi aplikasi berbasis teknologi,” ujar Adies di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Kamis (8/2). Adies mengatakan hal tersebut ketika memberikan keterangan selaku perwakilan dari DPR RI dalam sidang uji materi UU LLAJ yang dimohonkan oleh tiga orang pengemudi taksi dalam jaringan. DPR berpandangan bahwa dalil Pemohon yang menyatakan pasal a quo tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, bersifat asumtif belaka. Menurut DPR pasal a quo justru memberikan pengakuan, jaminan, dan perlindungan bagi angkutan seperti taksi dengan mengatur tarif, wilayah operasi, perusahaan berbadan hukum, dan persyaratan angkutan orang lainnya. “Hal ini bertu...

Terindikasi Korupsi, Aktivis Golkar Minta Airlangga Rombak Sejumlah Nama Pengurus di DPP

Gambar
Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto saat acara penyerahan surat keputusan kepala daerah di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (5/1/2018). DPP Partai Golkar menyerahkan surat keputusan kepada pasangan calon Kepala Daerah yang diusung Partai Golkar pada pilkada 2018. Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartanto diminta untuk mengganti jajaran struktur pengurus inti, yang diindikasi terlibat kasus korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu disampaikan Aktivis Partai Golkar Achmad Suhawi dalam keterangan tertulisnya yang diterima awak media, di Jakarta, Kamis (8/2). Menurut dia, partai politik merupakan institusi yang menjadi sumber rekrutmen pejabat publik, pembuat anggaran, dan legislasi sehingga harus terbebas korupsi. “Golkar punya komitmen antikorupsi. Sudah sepatutnya bila tidak menjadikan orang yang terlibat korupsi sebagai pengurus. Sebab, Golkar akan terkesan permisif dengan korupsi,” kata Suhawi. Dalam acara diskusi bertajuk ‘Pasien KP...

Riwayat Gerakan Mahasiswa: Dari Dema hingga BEM

Gambar
Anggota Dewan Mahasiswa Unpad Hatta Albanik (kiri), Dewan Mahasiswa UI Hariman Siregar (tengah), dan Dewan Mahasiswa ITB Komarudin (kanan) dalam sebuah pertemuan di Bandung (1974). Sebutan dan fungsi lembaga eksekutif mahasiswa berganti-ganti sejak mula dikenal pada 1950-an, mengikuti kebijakan dan arah politik pemerintah. tirto.id  -  Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI, terutama ketuanya, Zaadit Taqwa, sedang menjadi sorotan belakangan ini. Sosok Zaadit menjadi viral gara-gara aksinya meniup peluit dan  mengacungkan kartu kuning  kepada Presiden Joko Widodo dalam acara Dies Natalis ke-68 Universitas Indonesia (UI), Jumat (2/2/2018) lalu. Aksi itu mengundang beragam reaksi dari berbagai pihak di dunia maya. Joko Widodo yang menjadi sasaran aksi Zaadit tak terlalu mempermasalahkannya. Alumnus Universitas Gajah Mada (UGM) itu menganggap aksi Zaadit adalah hal biasa bagi seorang aktivis mahasiswa. Presiden malah mewacanakan untuk ...

PT KAI & Waskita Evaluasi Konstruksi Jalur KA Bandara Soetta

Gambar
Refleksi calon penumpang kereta bandara menempelkan tiket masuk di Stasiun Soekarno- Hatta, Cengkareng, Banten, Selasa (26/12/2017). Pengujian dan evaluasi jalur kereta bandara Soetta dilakukan terkait peristiwa longsor di Jalan Perimeter KM8 6/7 Jalur Bandara Soekarno-Hatta PT Kereta Api Indonesia dan PT Waskita Karya tengah melakukan pengujian dan evaluasi terhadap konstruksi Jalur Kereta Api Bandara di Jalan Perimeter Selatan yang terkena longsor sehingga mengakibatkan korban jiwa pada Senin (5/2/2018). "Masih diperiksa oleh tim kami di sana, nanti juga akan diinvestigasi oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi yang akan ditindaklanjuti oleh seluruh pihak terkait, baik kami, Ditjen KA," kata Direktur Keselamatan KAI Apriyono Wedi Chresnanto di Jakarta, Rabu (7/2/2018). Dia mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait kejadian tersebut, baik itu dengan PT Railink, Angkasa Pura II dan Badan SAR Nasional (Basarnas).   Dihubungi terpis...

RUU KUHP Dinilai Berpotensi Mendiskriminasi Anak dan Perempuan

Gambar
Anak berkebutuhan khusus berfoto di depan baliho saat turut dalam peringatan Hari Autisme se-dunia di Denpasar, Selasa (9/5/2018). Beberapa aturan dalam RUU KUHP tidak didukung bukti yang kuat sehingga dampaknya akan merugikan anak, perempuan, kelompok miskin dan marjinal. RUU KUHP yang tengah disusun saat ini berpotensi mengkriminalisasi dan mendiskriminasi rakyat Indonesia, terutama anak, perempuan, kelompok miskin dan marjinal yang justru lebih membutuhkan perlindungan. Pendapat itu diutarakan oleh Pusat Pusat Kajian & Advokasi Perlindungan & Kualitas Hidup Anak (Puskapa) Universitas Indonesia (UI) dalam keterangan tertulis yang diterima  Tirto , Rabu (7/2/2018). Menurut Puskapa, beberapa aturan dalam RUU KUHP tidak didukung bukti yang kuat sehingga dampaknya akan merugikan anak, perempuan, kelompok miskin dan marjinal. "Frasa 'perkawinan yang sah' untuk membuktikan keabsahan hubungan 'layaknya suami istri' akan menjadikan puluhan juta pasangan ya...